Kebuntuan Politik Makin Dalam Menjelang Putusan Pemakzulan Yoon
Kebuntuan politik di Korea Selatan semakin dalam menjelang putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Pada Desember 2024, Yoon secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer untuk mengatasi dugaan kecurangan pemilu dan hambatan politik, termasuk penolakan dari parlemen. Keputusan ini memicu protes besar dan mosi pemakzulan yang akhirnya disetujui oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024.
Setelah pemakzulan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mendukung Yoon terpecah. Pada awal April 2025, pemimpin oposisi Lee Jae-myung mengundurkan diri dari posisi ketua Partai Demokrat untuk fokus pada pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025. Lee, yang sebelumnya kalah tipis dalam pemilihan presiden 2022, kini memimpin jajak pendapat dengan 34% dukungan. Sementara itu, Kim Moon-soo dari PPP juga mencalonkan diri sebagai kandidat presiden, namun tertinggal jauh dari Lee dalam survei.
Menjelang Putusan Pemakzulan Yoon
Situasi ini mencerminkan ketidakstabilan politik yang mendalam, dengan masyarakat terpecah antara pendukung Yoon dan oposisi. Proses pemakzulan dan perpecahan partai berkuasa telah mengganggu fungsi pemerintahan dan menambah ketidakpastian ekonomi. Selain itu, ketegangan hubungan luar negeri, terutama dengan Amerika Serikat dan Korea Utara, semakin meningkat. Pemilu mendatang menjadi krusial untuk menentukan arah politik dan stabilitas negara.
Dengan hampir 40% pemilih belum memutuskan pilihan, hasil pemilu sulit diprediksi. Kandidat harus mampu mengatasi tantangan hukum pribadi dan menawarkan solusi untuk polarisasi politik serta ketidakpastian ekonomi. Kemenangan Lee Jae-myung dapat menandakan pergeseran kebijakan luar negeri menuju hubungan lebih dekat dengan China, sementara kemenangan Kim Moon-soo mungkin memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat.
Kebuntuan politik ini menyoroti pentingnya konsolidasi demokrasi dan penyembuhan luka sosial. Pemimpin baru harus bekerja untuk menyatukan kembali masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Selain itu, kebijakan yang jelas dan terarah diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi dan menjaga hubungan diplomatik yang stabil di kawasan Asia Timur.
