Darurat Militer Dicabut Membuat Enam Jam yang Mengguncang Korea Selatan
Pada awal Desember 2024, Korea Selatan mengalami momen yang sangat dramatis ketika Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer, hanya untuk mencabutnya enam jam kemudian. Kejadian ini bukan hanya mengejutkan warga Korea Selatan, tetapi juga memicu kekhawatiran di seluruh dunia. Artikel ini akan membahas latar belakang, proses, dan dampak dari peristiwa tersebut.
Latar Belakang
Pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada malam hari Selasa, 3 Desember 2024, disiarkan secara nasional melalui televisi. Dalam pidatonya, Yoon menuduh partai oposisi, terutama Partai Demokrat, melakukan kegiatan anti-negara dan bersekongkol dengan Korea Utara. Tuduhan ini muncul setelah Partai Demokrat mengajukan mosi pemakzulan terhadap jaksa penuntut utama dan menolak proposal anggaran pemerintah46.
Yoon berpendapat bahwa tindakan oposisi tersebut telah melumpuhkan fungsi pemerintahan dan mengancam tatanan konstitusional demokrasi bebas di Korea Selatan. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk menerapkan darurat militer untuk melindungi negara dari ancaman tersebut57.
Proses Pencabutan
Namun, pengumuman darurat militer ini tidak berlangsung lama. Pada Rabu pagi, 4 Desember 2024, Majelis Nasional Korea Selatan melakukan pemungutan suara darurat. Sebanyak 190 anggota parlemen, termasuk beberapa dari partai yang mendukung Yoon, memberikan suara bulat untuk menolak dan mencabut status darurat militer8.
Menurut Undang-Undang Dasar Korea Selatan, Presiden harus mencabut status darurat militer jika mayoritas anggota parlemen menuntutnya7. Oleh karena itu, kabinet Presiden Yoon akhirnya menyetujui pencabutan status darurat militer pada pukul 04:30 waktu setempat, hanya enam jam setelah diumumkan25.
Dampak dan Reaksi
Pengumuman darurat militer dan pencabutannya menyebabkan kekhawatiran di seluruh negeri dan internasional. Gedung Putih Amerika Serikat menyatakan “keprihatinan serius” atas perkembangan ini2. Di Korea Selatan sendiri, ratusan warga berkumpul di depan gedung parlemen untuk memprotes keputusan darurat militer1.
Setelah pencabutan status darurat, Presiden Yoon menarik pasukan militer yang telah dikerahkan dan meminta Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan yang dianggap melumpuhkan fungsi nasional57. Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, meminta maaf kepada publik dan menyerukan agar Menteri Pertahanan dipecat karena dianggap menghasut Presiden untuk mengeluarkan dekret darurat militer6.
Dampak pada Pasar Kripto
Pencabutan status darurat militer juga berdampak pada pasar kripto. Setelah keputusan tersebut, pasar kripto mengalami peningkatan karena ketidakpastian yang berkurang2. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan politik sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan pasar keuangan di Korea Selatan.
Kesimpulan
Enam jam yang mengguncang Korea Selatan pada awal Desember 2024 merupakan contoh nyata bagaimana sistem demokrasi bekerja dalam menghadapi krisis politik. Meskipun pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol menimbulkan kekhawatiran besar, namun cepatnya respon dari Majelis Nasional dan pencabutan status darurat militer menunjukkan bahwa lembaga legislatif masih memiliki peran penting dalam membatasi kekuasaan eksekutif.
