Mantan Sekutu Tinubu Mengkritik Reformasi Nigeria
Sekutu Tinubu Mengkritik Reformasi Nigeria – Mantan sekutu Presiden Nigeria, Bola Tinubu, baru-baru ini mengkritik reformasi pajak yang diusulkan pemerintah. Reformasi ini memicu perdebatan sengit dan membuka kembali perpecahan historis antara wilayah utara dan selatan di Nigeria.
Latar Belakang Reformasi Pajak
Pemerintahan Tinubu mengajukan RUU Pajak Nigeria untuk menyederhanakan kode pajak dan meningkatkan pendapatan negara. RUU ini mengubah metode distribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di antara 36 negara bagian dan ibu kota Abuja. Saat ini, 50% dari total PPN didistribusikan secara merata, 30% berdasarkan jumlah penduduk, dan 20% berdasarkan kontribusi pajak masing-masing negara bagian. Usulan baru mengubah distribusi menjadi 60% berdasarkan kontribusi, 20% berdasarkan jumlah penduduk, dan sisanya dibagi rata.
Kritik dari Sekutu Tinubu Mengkritik Reformasi Nigeria
Para pemimpin wilayah utara, termasuk beberapa mantan sekutu Tinubu, menolak usulan ini. Mereka menilai reformasi ini lebih menguntungkan negara bagian selatan yang lebih produktif secara ekonomi. Sebaliknya, negara bagian utara yang lebih padat penduduk tetapi kurang berkembang merasa dirugikan. Inuwa Yahaya, ketua Forum Gubernur Utara dan gubernur Negara Bagian Gombe, menilai perubahan ini dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat di wilayah utara.
Ketimpangan Utara-Selatan
Nigeria memiliki sejarah panjang ketegangan antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang mayoritas Kristen. Perbedaan ini diperburuk oleh disparitas ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) per kapita tahunan di utara hanya $292, kurang dari setengah PDB per kapita di selatan. Selain itu, 65% dari populasi termiskin di Nigeria tinggal di utara.
Pandangan Analis dan Tantangan Implementasi
Waziri Adio, direktur eksekutif Agora Policy, menyoroti pentingnya reformasi pajak, tetapi mengkritik pendekatan pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu berkonsultasi lebih luas dengan pemangku kepentingan untuk menghindari ketegangan etnis dan regional. Selain itu, efek “headquarters effect,” di mana perusahaan besar berbasis di selatan membayar pajak di lokasi mereka, menambah tantangan dalam distribusi PPN yang adil. Barang dan jasa perusahaan ini dikonsumsi di seluruh negeri, tetapi pembayaran pajaknya tidak mencerminkan distribusi konsumsi.
Respons Pemerintah dan Prospek Kedepan
Meskipun menghadapi oposisi, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan reformasi ini. Godswill Akpabio, presiden Senat dan sekutu dekat Tinubu, menegaskan bahwa RUU tersebut pada akhirnya akan disahkan meskipun ada kritik. Namun, tanpa dialog yang lebih baik, reformasi ini berisiko memperdalam perpecahan regional dan menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut di Nigeria.
Secara keseluruhan, kritik terhadap reformasi pajak mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi Nigeria. Pemerintah harus menyeimbangkan peningkatan pendapatan negara dengan sensitivitas terhadap dinamika regional dan sosial yang telah lama ada.
